PEMBAHASAN LKPD TAHUN 2020. BERSAMA BPD

LAPORAN KETERANGAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

 (LKPD)

DESA MARGOREJO

KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI

TAHUN 2020

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai kewenangan yang dimiliki Desa meliputi ;

  1. Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  2. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
  3. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

Dengan kewenangan diatas, Kepala Desa harus dapat mempertanggungjawabkan kewenangan tersebut sesuai dengan kaidah kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.

Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa berkewajiban, menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati lewat Camat dan memberikan Keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPD) kepada BPD dan menginformasikan Keterangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara terbuka kepada masyarakat.

 

  1. MAKSUD DAN TUJUAN

Prinsip penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan  sehingga data yang didapat merupakan data yang tepat, akurat, handal dan akuntable dengan maksud dan tujuan :

  1. Untuk menilai kinerja Pemerintah Desa;
  2. Sebagai bahan evaluasi pembinaan terhadap Pemerintah Desa, dan;
  3. Untuk mengetahui tingkatan capaian keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Desa.

 

VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (RPJMDES)

    • VISI

Visi Pemeritahan Desa pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh pemerintah desa dalam periode 2015-2021. Fungsi visi pemerintah desa, terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan potensi, sumber daya (SDA maupun SDM) dan harapan masa depan maka Pemerintah Desa Margorejo pada periode 2015-2021 menetapkan visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Desa Margorejo Mandiri Menuju Masyarakat Madani yang Sejahtera  ”.

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. Mandiri

Kemandirian dalam hal ini meliputi 2 (dua) sisi yaitu pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu ketercapaian kemandirian dapat dilihat dari adanya peningkatan kemampuan pemerintah desa dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

  1. Madani

Terwujudnya tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri yang menjunjung tinggi pluralitas, kemajemukan dan keberadaban sosial dalam kehidupan yang demokratis

  1. Sejahtera

Masyarakat yang sejahtera merupakan konsidi masyarakat  yang berkecukupan secara lahir dan batin. Secara awam sejahtera berkaitan dengan urusan kenyang, sehat, nyaman dan agama atau dalam pengembangan adalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan agama .

Dari uraian tersebut diatas, maka ketercapaian visi Kepala Desa dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Makin kuatnya kelembagaan pemerintahan desa, dan keikutsertaan lembaga-lembaga swadaya,ekonomi dan sosial.
  2. Makin meningkatnya kualitas dan peran masyarakat dalam pembangunan yang berbasis masyarakat.
  3. Makin baiknya kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam penyelengaraan pemerintahan desa.
  4. Makin meningkatnya kesejahteraan kehidupan dari masyarakat
  5. Terjalinnya hubungan dan komunikasi antar individu dan masyarakat secara teratur,terbuka, terpercaya, beradab dan demokratis
  • MISI

Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi . Misi merupakan bidang bidang yang akan diarungi untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud.

Untuk mewujudkan visi Kepala Desa sebagaimana rumusan dimuka, maka dirumuskan misi  (beban kinerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut :

  1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat .
  2. Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
  3. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa.
  4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
  5. Mengembangkan perekonomian desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  6. Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.

STRATEGIS DAN KEBIJAKAN (RKPDES)

Strategis dan arah kebijakan pemerintah desa tetap mengacu pada garis garis yang telah diamanatkan oleh keputusan keputusan musyawarah desa yang disinkronkan dengan RPJMDes sebagai visi dan misi Kepala Desa dan dipadukan dengan strategi dan arah kebijakan pemerintah diatasnya sebagaimana diatur pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

 Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan

 Peningkatan kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa;

Salah satu dari unsur yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan aparaturnya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan perundangan bahwa Kepala desa dan perangkat serta staf berhak atas ; penghasilan tetap, tunjangan kinerja, pendapatan  lainnya yang berupa penggelolaan tanah bengkok, dan pendapatan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan. Bagi Kelembagaan Desa misalnya BPD juga mendapatkan uang kehormatan dan tunjangan lainnya, RT dan RW mendapat insentif untuk operasionalnya.

  1. Penggunaan Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya diberlakukan dalam penatausahaan keuangan desa  menuntut kemampuan Sumber Daya Manusia. Peningkatan kapasitas Aparatur Desa harus didorong supaya lebih dapat menguasai Informasi Teknologi (IT) dengan cara ; mengikuti bimtek, pelatihan dan pertemuan lainnya baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi atau
  2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari segi administrasi maupun pelayaanan. Pengisian Buku – buku Keadministrasian di semua bidang ( Administrasi dan Umum, Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan ) perlu dan terus mendapat perhatian dan harus ditindaklanjuti dalam rangka ketertiban administrasi.
  3. Pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaannya dalam rangka menunjang kemudahan pelayanan publik dengan prinsip efektif dan efisiensi.
  4. Memberikan sosialisasi dan pemahaman peraturan perundangan kepada masyarakat  baik regulasi dan teknis pelaksanaan lewat forum rapat desa dan pertemuan lainnya. agar masyarakat paham dan mengerti akan kedudukan, hak dan kewajibannya.
  5. Mendorong Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya agar ikut serta aktf dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan masyarakat sebagai subyek sekaligus merupakan obyek, oleh karena itu pembinaan kelembagaan desa harus terus menerus dilakukan.

Keberadaan RT/RW, LPMD,PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani, Gapoktan, BUMDes,UP2K, KPMD merupakan wujud partisipasi aktif dari masyarakat.

  1. Pengelolaan aset kekayaan desa harus dapat dipergunakan secara maksimal untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan perberdayaan serta pembinaan masyarakat dan didukung dengaan penatausahaan yang tertib.
  2. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang mendasar adalah pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa masa bhakti 2020 – 2026, Mutasi dan Pengisian Perangkat Desa;
  3. Penetapan Kembali Perangkat Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Penataan tanah kas desa termasuk bengkok perangkat desa dengan menyesuaikan kedudukan jabatan berdasarkan SOTK yang baru sebagaimana diatur pada Perda Kab Pati Nomor 11 Tahun 2019 tentang STOK Pemerintah Desa.
  4. II. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

 Pelaksanaan Pembangunan yang didasarkan pada rencana kerja tahunan (RKPDes) dan rencana kerja jangka menengah (RPJMDes) dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, menitikberatkan pada :

  1. Pananganan Pandemi Wabah Corona, sehingga ada beberapa program kegiatan yang dikurangi dan atau ditunda. Namun demikian mengurangi dan menunda kegiatan tetap berprinsip pada tingkat kebutuhan dan kegawatdaruratan.
  2. Penataan lingkungan dengan yang berbasis RW membangun peningkatan saluran air, sanitasi kesehatan masyarakat dan peningkatan jalan desa dengan rabat beton dan pengerasan jalan sawah baik yang sumber dari Dana Desa yang bersumber dari APBN, ADD, Bantuan Pemerintah Propinsi, Bantuan Pemerintah Kab Pati.
  3. Peningkatan kualitasi hidup manusia dengan program Posyandu dan Kelas bagi Ibu Hamil dan Ibu Balita, Lansia, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sanitasi lingkungan dengan penataan saluran pembuangan air limbah dan penyediaan jamban bagi keluarga miskin dan program lain dalam rangka pencegahan stunting.
  4. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ambil bagian dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta penggunaan anggaran sehingga diharapkan hasil-hasil pembangunan berguna dan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.
  5. Menata kawasan /lahan terbuka umum secara bertahap untuk memenuhi hak sipil masyarakat dan jalur jalur jalan alternatif dalam rangka menanggulangi penumpukan arus jalan dan kerusakan jalan.
  6. Menumbuhkan rasa ikut memiliki dan melestarikan hasil – hasil pembangunan dengan cara mendorong munculnya swadaya masyarakat. Desa berkewajiban menyediakan dana stimulan berupa dana pengembangan lingkungan.
  7. Penanganan dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan, salah satu upaya tersebut adalah penyediaan tempat pembuangan sampah baik berskala rumah tangga maupun desa dengan disediakan sarana angkutan sampah milik desa yang dalam operasionalnya nanti ada peran masyarakat yang tergabung dalam perkumpulan RT/RW.
  8. Realisasi Pelaksanaan pembangunan dalam di lihat dalam lampiran realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana terlampir.

 III. Program Kerja Pembinaan Masyarakat

 Pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat lewat pembinaan teritorial dari Babinsa dan Babinkamtibmas diarahkan guna kesadaran bermasyarakat dan bernegara dalam pemahaman regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  1. Penanganan Pandemi dan pencegahan penyebaran Corona yang berbasis masyarakat dengan pendirian Pos Jogo Tonggo di masing-masing wilayah RW.
  2. Pembinaan mental sosial keagamaan dan budaya terhambat karena adanya dampak corona yang dengan tegas dilarang berkerumun, sehingga pengajian dan kegiatan budaya (sanggar tari dan hiburan sedekah bumi tidak dapat dilaksanakan)
  3. Pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam rangka memperoleh informasi yang cukup dengan harapan transparansi dan akuntabilansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

 

 

IV. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

  1. Pemberdayaan masyarakat di Bidang Pertanian sebatas pembinaan kelompok tani yang sudah ada dengan memberikan bantuan stimulan pembuatan rumah burung hantu.

 

  1. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga dengan penyuluhan perempuan dan anak sebagai upaya mewujudkan desa layak anak dan ramah anak. Gerakan Sayang Ibu dan Bayi harus terus menerus diprogramkan dalam rangka mengurangi angka kematian dan kualitas hidup masyarakat.
  2. Penguatan Penyandang Disfable perlu mendapat perhatian dan penanganan diawali dengan pembentukan kelompok disabilitas.
  3. Pengembangan UMKM menjadi perhatian khusus dengan memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan modal dari pemerintah.
  4. Bidang Tak Terduga

Dengan adanya pandemi virus korona ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah desa;

  1. Penyediaan alokasi anggaran untuk pencegahan dan penyebaran virus dengan memberikan bantuan bahan disinfektan dan lainnya kepada masyarakat;
  2. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Dana Desa dan Program Pakat Karya Tunai melalui pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola;
  3. Pemberian bantuan sembako yang bersumber dari PAD.
  4. Pengusulan KPM baru untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

 

 Keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya

  1. Keberhasilan

Desa Margorejo berhasil meraih peringkat dalam beberapa kegiatan dan perlombaan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari partisipasi kelembagaan desa dan seluruh elemen masyarakat Desa Margorejo, diantaranya :

  1. Sebagai Peringkat Pertama (Juara 1) Kampung Siaga Covid-19 Polda Jateng Jajaran Polres Pati;
  2. Sebagai Peringkat Ketiga (Juara 3) Bidang Kesehatan Kampung Siaga Candi Polda Jateng;
  3. Sebagai Natural Kader STBM Tingkat Nasional;
  1. Permasalahan dan upaya pemecahannya.

Dalam hal terjadi permasalahan teknis dilapangan, Pemerintah Desa bersama dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mengambil kebijakan – kebijakan dalam rangka agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan. Kendala dan kebijakan yang diambil diantaranya :

  1. Pelaksanaan pembangunan saluran air usulan RW.02 di RT.04 dengan perencanaan membongkar saluran tertutup tetapi penyelesaian pelaksanaan cukup dengan membangun gorong-gorong dan penataan saluran di RT.03 dan RT.04, sehingga perlu ada pengalihan lokasi kegiatan namun tetap di RW.02 yaitu melanjutkan pembangunan pagar lapangan dan saluran pembuangan akhir di RW.02 di sebelah timur gedung SD Margorejo 01.
  2. Kegiatan yang sifatnya darurat dan dari aspek pemanfaatannya benar-benar dibutuhkan orang banyak namun tak teranggarkan dalam APBDes, sehingga perlu dimunculkan pengganggaran yang sifatnya tak terduga.
  3. Pencairan Dana Transfer agar dapat dilaksanakan lebih awal tahun anggaran agar pelaksanaan kegiatan tidak terlalu tergesa-gesa.
  4. Pelaksanaan lelang di semester kedua sekitar bulan Juli sampai Nopember juga menjadi kendala pembiayaan awal tahun anggaran
  1. SARAN

Perlu adanya ketepatan waktu dan regulasi yang jelas tentang  Program Sektoral dan Program Pemerintah Daerah, Bantuan Keuangan Kabupaten (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi maupun Dana Desa yang bersumber dari APBN sehingga dalam penyusunan RKPDes dan APBDes sesuai jadwal sebelum bulan Desember.

Memohon sekiranya dapat dilaksanakan pelaksanaan lelang di awal tahun anggaran, sehingga kegiatan desa diawal tahun tidak menjadi masalah dalam hal pengadaan barang dan jasa.

 

  1. HARAPAN

Bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh kepala desa dalam rangka evaluasi dan pembinaaan.

Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dan mendapat informasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan perberdayaan secara terbuka, transparan, akuntable.

Sebagai kelengkapan laporan ini kami lampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan  :

  1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Tahun Anggaran berkenaan;

  1. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran

berkenaan;

  1. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk

ke desa.

  1. Daftar Penerima Bantuan (KPM) Desa Margorejo.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan dari Tim Kabupaten, Kecamatan dan seluruh masyarakat Desa Margorejo atas sumbang sihnya dan partisipasinya.

Masukan, saran dan pendapat dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja sekaligus lembaga pengawasan kinerja pemerintah desa, Pejabat dan instansi terkait agar dalam kegiatan kedepan dan penyusunan laporan sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan tertib administrasi.

Dibuat di      :     Margorejo

pada tanggal :     ………………. 2020

KEPALA DESA MARGOREJO

 

NABIYANTO

 

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan